Chat Via WA

LOMBOK TENGAH, MP

Hampir 14 tahun Pelbuhan Perikanan Nusantara (PPN) Awang, desa mertak, Kecamatan Pujut belum beroperasi secara optimal. Sejak dibangun tahun 2005 hingga sekarang. Namun, kini mulai ada angin segar dari Pemerintah pusat, karena sejumlah fasilitas pokok mulai terpenuhi. Seperti halnya Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Nelayan (SPBUN) dan sarana air bersih. Buktinya, kamis (18/7) pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, Kementerian ESDM RI, Pertamina didampingi Pemerintah Provinsi NTB dan Pemda Loteng meresmikan penyalur program BBM satu harga, khususnya solar. Bupati Loteng HM Suhaili FT mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat yang telah peduli dan memberikan perhatian kepada masyarakat, khususnya pada nelayan di teluk Awang. Apalagi, dengan telah diresmikan salah satu sarana penunjang para nelayan dalam menunjang aktivifas nelayannya, yakni BBM. "Dengan adanya BBM satu harga telah sangat membantu nelayan kami . Bahkan bisa menunjang ikhtiar mereka dalam mewujudkan perbaikan perekonomiannya," katanya. Untuk itu, ia meminta kepada masyarakat setempat agar memanfaatkan SPBUN tersebut dengan sebaik-baiknya. Jangan sia-siakan momentum tersebut ."Jadi mari kita jaga dan rawat SPBUN tersebut. Jangan dikotori degan tingkah laku dan perbuatan yang tidak menyenangkan ,"pesannya. Bahkan, dengan adanya SPBUN tersebut akan menjadi cikal bakal beroperasinya PPN Awang. Saat ini pula sudah banyak kapal dengan kapasitas 30 GT sudah berstandar. Jadi selain menjaga dan merawat SPBUN, mari kita juga berikan rasa aman dan nyaman terhadap tamu atau nelayan luar yang bersandar di pelabuhan Awang."Jangan buat mereka (nelayan luar) resah. Buat merasa nyaman. Dengan begitu, manfaatnya bisa kita rasakan ,"tuturnya. Sementara, dari KKP RI yang diwakili Kasubdid dari Direktur Jendral Perikanan Tangkap Adi Candra mengakui hampir 14 tahun PPN Awang sebelm beroperasi. Namun semua itu memang butuh proses. Tapi, dengan diresmikan salah satu fasilitas pokok pendukung pelabuhan, yakni SPBUN, maka ini bisa menjadi cikal bakal beropersainya pelabuhan Awang. "Kita usahakan dalam waktu dekat pelabuhan Awang bisa beroperasi. Tapi, kita lengkapi dulu sarana fasilitas pokok lainnya juga, seperti air bersih dan lainnya," jelasnya. hanya saja, untuk diketahui saat ini sudah ada 17 kapal besar dengan kapasitas 39Gt yang sudah menyandar dipelabuhan. Kapal-kapal itu dari Pekalongan. Bahkan kedepannya kapal-kapal dari Pantura juga bisa bersandar di pelabuhan Awang ini. "Kita juga usahakan kapal-kapal seluruh Indonesia menyandar di pelabuhan Awang. Tapi sebelm mengundang mereka kita harus sediakaan fasilitas pokoknya," terangnya. Staf Ahli Menteri ESDM Dr. Ir H. Saleh Abdul Rahma MSC menjelaskan, jumlah lembaga penyalur BBM satu harga yang akan dibangun sebanyak 170 lembaga. Sedangkan di pelabuhan Awang ini merupakan yang ke 137 lembaga yang diresmikan pemerintah pusat. Semua ini dilakukan, tujuannya sebagai bentuk komitmen pemerintah dlam membantu masyarakat meningkatkan akses masyarakat terhadap energi, khususnya BBM. Bahkan, sebelumnya tentu masyarakat harus jalan jauh untuk beli solar. Tapi, sekarang ini persis didepan rumah mereka tersedia SPBUN. "Kita harapkan dengan adanya SPBUN, maka produktivitas nelayan kita disini akan semkin tinggi, serta bisa membawa kebaikan untuk perekonomian mereka" harapnya Apalagi, kedepan trend ikan semakin baik. Karena semakin banyak yang melirik ikan sebagai konsumsi yang alternatif. Untuk diketahui pula, ekonomi Indonesia juga sangat didukung oleh perikanan. "Prospek dan potensi perikanan sangat menjanjikan perubahan perekonomian masyarakat," jelasnya. Sedangkan, BBM yang kita sediakan merupakan BBM bersubsidi. Sehingga harganya sama dengan SPBU lainnya, dengan harga Rp5.150. Semua ini, membantu masyarakat melalui lembaga penyalur BBM satu harga. "Jadi mari kita jaga dan rawat SPBUN yang ada ini,"serunya. Kemudian,Marketing Branch Manager BALI DAN NTB Sigit Wicaksono mengatakan, sementara dari kalkulasi BBM subsidi yang kita sediakan kurang lebih 10kl perbulan, ini untuk nelayan kecil ."Untuk non subsidi sesuai estimasi dari KKP RI dengan adanya 17 kapal yang menyandar, maka kami sediakan BBM perhari minimal 10 ton. Kalau stok atau persediaan tidak masalah. Artinya masih aman"tungkasnya.